Jakarta, 19 September 2024 – Sebanyak 12 serikat pekerja telah mengajukan uji konstitusi terhadap Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai bahwa beberapa ketentuan dalam UU tersebut bertentangan dengan konstitusi dan merugikan hak-hak pekerja.
Alasan Pengajuan Uji Konstitusi
Ketua Federasi Serikat Pekerja, Dito Prasetyo, mengungkapkan bahwa UU Tapera, yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memiliki rumah, justru dinilai memberatkan pekerja. “Kami melihat adanya ketidakadilan dalam pengaturan mengenai iuran wajib yang harus dibayar oleh pekerja. Ini akan mengurangi pendapatan bersih mereka,” katanya saat konferensi pers di Jakarta.
Serikat pekerja juga mengkritik ketentuan yang mengatur penyaluran dana Tapera yang dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi pekerja. Mereka beranggapan bahwa hak-hak pekerja untuk terlibat dalam keputusan yang menyangkut tabungan mereka terabaikan.
Respons Pemerintah
Menanggapi pengajuan ini, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan komitmen untuk mendengarkan masukan dari serikat pekerja. Juru bicara Kementerian PUPR, Rina Sari, mengatakan, “Kami terbuka untuk dialog dan masukan dari semua pihak terkait UU Tapera. Tujuan kami adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak.”
Rina juga menekankan bahwa UU Tapera dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi pekerja dan masyarakat umum, dengan harapan dapat mengurangi masalah kepemilikan rumah di Indonesia.
Dukungan dari Masyarakat
Beberapa anggota masyarakat yang peduli terhadap isu perumahan turut mendukung pengajuan uji konstitusi ini. “Kami berharap bahwa hak-hak pekerja tidak diabaikan dalam upaya menyediakan rumah yang layak. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana Tapera sangat penting,” ujar salah satu aktivis perumahan, Ahmad Firdaus.
Proses Uji Konstitusi
Proses uji konstitusi di MK akan dilakukan dalam beberapa tahap. Setelah pengajuan resmi, MK akan memeriksa dokumen dan menyusun jadwal untuk sidang. Dalam proses ini, pihak-pihak terkait akan diberi kesempatan untuk memberikan keterangan dan argumentasi mereka.
Kesimpulan
Pengajuan uji konstitusi oleh 12 serikat pekerja terhadap UU Tapera menunjukkan adanya ketidakpuasan di kalangan pekerja mengenai regulasi yang ada. Masyarakat dan pemerintah kini menunggu hasil dari proses hukum ini, yang diharapkan dapat membawa kejelasan dan keadilan bagi semua pihak terkait.
Dengan adanya uji konstitusi ini, diharapkan akan ada ruang untuk perbaikan dalam UU Tapera agar lebih mengakomodasi kebutuhan pekerja dan masyarakat dalam kepemilikan rumah.